Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran mengadakan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006


FKUB Sosialisasikan PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Kepada Babinkamtibnas se-Pesawaran

Lainnya14/11/2019Sinta Kustiani Dibaca : 34 kali

Pesawaran (Inmas) -- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pesawaran mengadakan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Kamis, 14 November 2019, di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Kegiatan ini diikuti sebanyak 66 peserta yang merupakan bhabinkamtibnas se-Kabupaten Pesawaran.

Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, Saiful Anwar, S.Ag., MH., selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untukmemberikan pemahamankepada bhabinkantibnas terkait dengan aturan pendirian rumah ibadat khususnya.

Sementara ketua FKUB Kabupaten Pesawaran, H. Giarto, S.Ag., M.Pd.I., dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tugas FKUB untuk melakukan sosialisasi peraturan perundan-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Giarto menegaskan bahwa membina kerukunan umat beragama harus dilatih secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran, H. Farid Wajedi, S.Ag., M.Kom.I., membuka secara resmi kegiatan ini. Dalam arahannya, Ia mengatakan bahwa Kementerian Agama menyambut baik upaya FKUB memberikan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) mengingat perlu adanya pemahaman yang sama tentang aturan pendirian rumah ibadah dan juga kerukunan secara umum sehingga setiap persoalan konflik yang terjadi di masyarakat dapat terselesaikan pada tataran grassroot dalam hal ini RT/RW dan Kepala Desa tidak langsung ke FKUB/Kabupaten.

Menurutnya,upaya menjaga kerukunan baik intern maupun antar umat beragama harus dilaksanakan secara terus menerus/berkesinambungan. (sinta)